Serangan AS di Somalia Tewaskan 60 Militan

Pesawat jet tempur F-22 Raptor milik AS. (Foto: AFP)

Mogadishu: Sebuah serangan udara Amerika Serikat terhadap grup ekstremis al-Shabaab di Somalia menewaskan sekitar 60 militan. Serangan pada Jumat pekan lalu itu merupakan yang terbesar terhadap al-Shabaab dalam satu tahun terakhir.

Dalam pernyataan resmi Komando AS wilayah Afrika, seperti dikutip dari kantor berita CBS, Selasa 16 Oktober 2018, tidak ada warga sipil yang tewas atau terluka dalam serangan tersebut. Serangan dilakukan di Harardere, Somalia tengah.

Serangan AS dilakukan beberapa hari sebelum peringatan satu tahun aksi teror paling mematikan al-Shabaab di Mogadishu. Kala itu, serangan bom truk menewaskan lebih dari 500 orang.

“Gempuran udara mengurangi kemampuan al-Shabaab untuk melancarkan serangan di masa mendatang dan juga mengganggu jaringan kepemimpinannya,” ucap Komando AS wilayah Afrika.

Menurut data Dewan Hubungan Internasional AS, jumlah serangan udara Negeri Paman Sam di Somalia melonjak tajam di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Organisasi tersebut menilai peningkatan serangan merupakan upaya AS untuk mencegah Somalia berubah menjadi lahan tempat perencanaan serangan teror global.

(WIL)

Perlintasan antara Suriah dan Golan kembali Dibuka

Proses pembukaan kembali perlintasan antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan, 15 Oktober 2018. (Foto: AFP/LOUAI BESHARA)

Quneitra: Satu-satunya titik perlintasan antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel telah kembali dibuka. Sejak empat tahun terakhir, perlintasan itu ditutup akibat terjadinya perang sipil di Suriah.

Dua mobil Perserikatan Bangsa-Bangsa menyeberang menuju Dataran Tinggi Golan pada Senin 15 Oktober 2018 melalui perlintasan yang sudah dibuka kembali dekat kota Quneitra di Suriah. Perlintasan dibuka sebagai bagian dari perjanjian antara Israel, Suriah dan PBB.

Saat dibuka kembali, tim pengawas asal PBB dan komunitas Druze yang merupakan mayoritas dekat Golan dan Quneitra berkumpul di sekitar perlintasan. Terakhir kalinya tim pengawas PBB berada di perlintasan Quneitra adalah pada 2014.

Tim PBB awalny dikerahkan ke wilayah tersebut pada 1974 untuk mengawasi jalannya gencatan senjata dan zona demiliterisasi. Israel kemudian menguasai Dataran Tinggi Golan pada 1967. Sementara pasukan Suriah merebut kembali Quneitra pada Juli lalu.

Polisi militer Rusia dikerahkan ke area sekitar perlintasan, termasuk di ujung Dataran Tinggi Golan. Mereka mendirikan sejumlah pos pemeriksaan di area tersebut. Moskow mengaku akan bekerja sama dengan pasukan PBB.

“Ini merupakan hari kemenangan,” ujar Youssef Jarbou, seorang tokoh Druze, kepada saluran televisi Al-Ikhbariya dari Quneitra, seperti dinukil dari Al Jazeera.

Sementara itu, perlintasan lainnya antara Suriah dan Yordania sudah dibuka kembali di hari yang sama untuk kali pertama dalam tiga tahun terakhir. Pembukaan perlintasan ini diharapkan dapat memulihkan aktivitas perdagangan antar kedua negara yang terhenti akibat perang.

(WIL)

Palestina Tidak Akan Biarkan Sistem Apartheid Terbentuk

Jakarta: Sejumlah kecil warga Palestina sudah tidak yakin lagi dengan solusi dua negara untuk memecahkan masalah Palestina dan Israel. Namun Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki tegas menginginkan solusi dua negara.

“Beberapa warga Palestina menilai solusi dua negara tidak lagi dapat terwujud. Ini terlihat dari pesatnya pembangunan pemukim Israel di wilayah Palestina,” ujar Menlu Maliki di Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, di Jakarta, Senin 15 Oktober 2018.

“Jika pembangunan (pemukiman Israel) terus berlanjut, maka tidak akan tercipta Palestina. Tidak ada lahan tersisa untuk membentuk negara Palestina,” tegas Maliki.

Kemudian Menlu Maliki menambahkan bahwa Israel bermaksud memperluas pembangunan pemukiman di Tepi Barat. Hal itu bahkan berpotensi membagi dua wilayah Tepi Barat. Hal ini sangat bertentangan dengan keinginan Palestina.

“Kami ingin memiliki negara sendiri. Kami ingin menikmati menjadi warga di negara sendiri, hingga saat ini kami tidak pernah merasakan hal tersebut,” ucapnya.

Palestina ingin negara sendiri sebagai bagian dari solusi dua negara dan dunia internasional pun mendukung hal tersebut, di mana Palestina dan Israel hidup berdampingan. Tetapi jika memaksakan pembentukan satu negara, ada dua konsekuensi yang harus dihadapi oleh Palestina.

Pertama, Palestina bisa membentuk demokrasi yang dikendalikan secara penuh oleh rakyat Palestina termasuk juga aparatur negaranya. “Tetapi apakah Israel akan menerima hal itu. Saya kira tidak. Mereka akan menolak keras,” sebut Maliki.

“Kedua, jika bukan solusi satu negara, maka yang akan terjadi adalah sistem apartheid. Di mana Israel akan membentuk satu negara dengan dua sistem. Satu sistem untuk warga Israel dan satu lagi untuk Arab Palestina,” tuturnya.

“Kami tentunya tidak ingin ada sistem apartheid. Itu sebabnya kami memilih solusi dua negara,” tegas Menlu Maliki.

Menlu Maliki menegaskan, pembentukan solusi dua negara memberikan Palestina hak dan negara sendiri. Solusi itu juga memberikan harga diri dan kebebasan di negara sendiri.

“Solusi dua negara adalah yang terbaik untuk kami,” pungkas Menlu Maliki.

(WAH)

Pemberontak Tembakkan Mortir dari Zona Netral Suriah

Pemberontak dari NLF berada di dekat area yang akan dijadikan zona netral di Idlib, Suriah, 9 Oktober 2018. (Foto: AFP/OMAR HAJ KADOUR)

Beirut: Sejumlah pemberontak menembakkan mortir dari area yang dijadwalkan akan dijadikan “zona netral” di Suriah barat laut, Minggu 14 Oktober 2018. Kabar disampaikan grup pemantau Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Masih dari SOHR, para pemberontak juga disebut belum juga meninggalkan zona tersebut. Padahal jika sudah menjadi zona netral, area tersebut harus bersih dari segala bentuk persenjataan.

“Pemberontak menembakkan beberapa mortir ke arah posisi pasukan (Suriah) di dekat provinsi Hamas. Dua prajurit tewas dalam serangan itu,” kata SOHR, seperti dikutip dari kantor berita AFP.

Di bawah perjanjian bulan lalu antara Turki dan Rusia, para pemberontak dan ekstremis harus menarik segala jenis persenjataan berat dari zona netral.

Baca: Rusia dan Turki Sepakat Ciptakan Zona Netral di Idlib

Meski tenggat waktu sudah terlewati pada 10 Oktober lalu, zona netral itu masih belum bersih dari senjata. “Kami belum melihat ada penarikan militan dari semua area yang dijadwalkan akan menjadi zona netral,” sebut SOHR.

Seorang koresponden AFP di Idlib juga melaporkan belum ada faksi militan apapun yang memindahkan unit mereka dalam beberapa hari terakhir. Idlib dan sejumlah zona pemberontak di sekelilingnya dikuasai berbagai faksi militan.

(WIL)

ISIS Culik 130 Keluarga di Suriah Timur

Bendera hitam ISIS. (Foto: AFP)

Beirut: Kelompok militan Islamic State (ISIS) menculik sekitar 130 keluarga dari provinsi Deir Ezzor, Suriah. Kabar disampaikan grup pemantau Syrian Observatory for Human Rights, Jumat 12 Oktober 2018 malam waktu setempat.

SOHR menyebut ISIS menculik 130 keluarga itu dari sebuah tempat penampungan orang telantar di Deir Ezzor. SOHR tidak merilis detail lainnya mengenai penculikan ini, namun menyebut pertempuran antara ISIS dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) terjadi di Deir Ezzor.

Menurut SOHR pertempuran antara ISIS dan SDF meningkat secara dramatis dalam 65 jam terakhir, terutama di sisi timur Sungai Efrat. SDF meluncurkan serangan terhadap ISIS di Deir Ezzor bagian timur sejak 10 September. Sejak saat itu, pertempuran terjadi terjadi.

Seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu 13 Oktober, pertempuran berlangsung lama karena ISIS menggunakan berbagai taktik untuk menghentikan pergerakan SDF, seperti memasang ranjau darat atau melakukan bom bunuh diri.

Pasukan Suriah telah membersihkan militan ISIS dari banyak wilayah di provinsi Deir Ezzor, termasuk di kota yang memiliki nama sama dengan provinsinya. Sementara SDF berusaha memperkuat posisi mereka di wilayah utara provinsi tersebut.

Sejumlah laporan menyebut wilayah yang dikuasai ISIS di Suriah sudah menyusut hingga hanya satu persen dari total yang direbut grup ekstremis itu beberapa tahun lalu.

(WIL)

Longsor Landa Uganda, 34 Warga Dilaporkan Tewas

Bukalasi: Setidaknya 34 orang tewas setelah sebuah sungai di Uganda timur meluap. Luapan air dan disertai lumpur tebal dan bebatuan menghantam rumah warga.
 
Tim penyelamat menyusuri reruntuhan, mencari korban selamat dan korban bencana yang terjadi pada Kamis 11 Oktober 2019 di kota Bukalasi di distrik Bududa. Sejumlah orang hingga kini diketahui masih hilang.
 
“Saya dapat mengkonfirmasi 34 orang tewas. Kami harus menunggu penilaian kami selesai sebelum dapat memastikan berapa banyak yang hilang,” kata Juru Bicara Uganda Palang Merah Irene Nakasiita, seperti dikutip AFP, Jumat 12 Oktober 2018.
 
Nakasiita menunjukkan tempat kejadian yang digambarkannya sebagai lokasi bencana tanah longsor yang parah. Ini termasuk gambar mayat korban yang dalam kondisi mengenaskan dalam lumpur yang dibawa air sungai. Beberapa mayat sebagian ditutupi dengan daun pisang oleh warga.
 
“Penyebabnya adalah air sungai menghantam tepiannya di hulu karena hujan lebat. Ketika air meluap akhirnya membawa sejumlah batu besar yang menghancurkan rumah-rumah penduduk,” kata Nakasiita.
 
“Regu penyelamat masih berada di lapangan untuk mengevakuasi orang dan mengeluarkan mereka dari puing-puing,” imbuhnya.
 
Nakasiita mengatakan Palang Merah mengirim pasokan bantuan ke daerah tersebut. Bantuan yang dikirimkan seperti terpal, selimut dan alat pemurnian air.
 
Nathan Tumuhamye, seorang aktivis kemanusiaan yang membantu masyarakat memulihkan diri dari bencana alam dan konflik, mengatakan kepada AFP bahwa “Empat hingga lima desa dan mungkin sekolah dasar terkena pengaruh bencana ini”.
 
Presiden Yoweri Musevini menyampaikan dukannya melalui akun twitter miliknya. “Saya telah menerima berita sedih dari tanah longsor yang menimbulkan kekacauan di Distrik Bududa, membunuh sejumlah warga yang belum ditentukan. Pemerintah telah mengirim tim penyelamat ke daerah-daerah yang terkena bencana,” tulis Presiden Yoweri Museveni di Twitter.
 
“Pemerintah akan melihat opsi lain yang tersedia untuk menghentikan kejadian lebih lanjut dari bencana ini,” imbuhnya.
 
Distrik Bududa di kaki bukit Gunung Elgon, yang terletak di perbatasan antara Uganda dan Kenya, merupakan daerah berisiko tinggi untuk tanah longsor. Setidaknya 100 orang dilaporkan tewas dalam longsor di  Bududa pada Maret 2010, dan pada tahun 2012 tanah longsor menghancurkan tiga desa.
 
Upaya pemerintah untuk memindahkan orang-orang yang rentan ke distrik tetangga telah menghadapi perlawanan dari penduduk. Menurut Tumuhamye, beberapa sistem peringatan dini untuk banjir dan tanah longsor telah didirikan di daerah tersebut tetapi tanpa kapasitas untuk menanggapi peringatan, sistem tersebut tidak membantu warga menghindari bencana.

(FJR)

Dukung Palestina, Mahasiswa AS Ditahan Israel

Tel Aviv: Israel menahan seorang mahasiswa Amerika Serikat (AS) di Bandara Internasional Tel Aviv selama sepekan terakhir. Seraya menuduhnya mendukung kampanye boikot yang dipimpin Palestina terhadap Negara Yahudi.

Kasus ini menyoroti keprihatinan Israel tentang gerakan boikot dan upaya besar yang dilakukan buat menghentikannya. Kampanye Palestina ini telah membuat terobosan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di kalangan mahasiswa dan generasi millennial.

Lara Alqasem, warga AS berusia 22 tahun dengan kakek-nenek asal Palestina, mendarat di Bandara Ben-Gurion Selasa lalu dengan visa pelajar yang berlaku. Tapi dia dilarang memasuki negara itu dan diperintahkan agar dideportasi, berdasarkan kecurigaan dia adalah seorang pendukung boikot.

Pengadilan Israel memerintahkan agar dia tetap dalam tahanan sementara mengajukan naik banding. Penahanan selama sepekan adalah yang terpanjang yang pernah dilakukan atas seseorang yang terlibat dalam kasus boikot, dan tidak begitu jelas sampai Selasa ketika keputusan akhir akan diambil.

Alqasem, asal Fort Lauderdale di pinggiran Southwest Ranches, Florida, adalah mantan presiden dari Students for Justice in Palestine dari Universitas Florida. Kelompok ini adalah bagian dari gerakan BDS, yang menyerukan boikot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel.

Pendukung BDS mendesak kalangan bisnis, seniman, dan universitas memutuskan hubungan dengan Israel. Mereka menggunakan cara-cara non-kekerasan demi melawan kebijakan yang tidak adil terhadap Palestina. Israel mengatakan gerakan itu menyembunyikan motif untuk mendelegitimasi atau menghancurkan negara Yahudi.

“Lara menjabat sebagai presiden sebuah cabang dari salah satu kelompok BDS anti-Israel yang paling ekstrim dan penuh kebencian di AS,” kata Menteri Urusan Strategis Gilad Erdan, yang memelopori upaya pemerintah Israel melawan boikot. 

“Israel tidak akan mengizinkan masuk ke mereka yang bekerja untuk merugikan negara, apa pun alasan mereka,” cetusnya, seperti disitat dari CBS News, Rabu 10 Oktober 2018.

Kementerian tersebut mengatakan bahwa selama keterlibatan Alqasem dengan gerakan di Palestina, kelompok itu menganjurkan boikot terhadap Sabra hummus, sebuah merek saus kacang arab milik Israel.

(FJR)